Lembaga Jasa Keuangan Harus Menang Versus Rentenir!
Jakarta: Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi meminta berbagai lembaga jasa keuangan (LJK) seperti perbankan, forum pembiayaan, hingga fintech peer to peer (P2P) lending nir boleh kalah dari rentenir dalam menjangkau warga , khususnya pada tingkat wilayah.
Dia mengungkapkan masih banyaknya bank emok (rentenir) ditimbulkan sang kecenderungan mereka yg lebih persuasif dibandingkan lembaga jasa keuangan yang berizin OJK pada memberikan pinjaman pada masyarakat.
“Mereka lebih cenderung persuasif, mereka tiba ke pasar-pasar, mereka prosesnya cepat dan gampang,” kata Friderica pada diskusi bertajuk “Optimisme atau Waspada?” oleh HIPKA pada Double Tree by Hilton Hotel, Cikini, dikutip berdasarkan Antara, Senin, 9 Januari 2023.
Dengan demikian, beliau meminta aneka macam lembaga jasa keuangan yg legalitasnya telah terjamin, buat menaikkan layanan dan kemampuan dalam menjangkau rakyat, khususnya di taraf daerah.
Bagaimana tanggapan anda tentang artikel ini?
“Perusahaannya kita dorong. Ayo bila proses jangan usang, engkaubisa kalah sama bank emok (rentenir),” kata Kiky, panggilan Friderica
Menurut beliau, saat ini P2P lending yang berizin OJK jua sanggup menjadi pilihan bagi rakyat dalam mengakses pembiayaan, yg harusnya bunganya lebih kecil dibandingkan menggunakan rentenir.
“Sebenarnya fintech P2P lending mengagumkan. Untuk pinjaman yg sifatnya produktif, nir konsumtif, itu sangat membantu masyarakat. Tingkat bunganya juga kecil, nir misalnya lintah darat yang luar biasa,” kata Kiky.
Dia mengungkapkan masih ada 102 financial technology (fintech) berbasis peer to peer (P2P) lending pada Indonesia yang sudah mendapatkan izin berdasarkan OJK hingga Januari tahun 2023 ini.
“Untuk saat ini nir diproses dulu lagi (biarP2P lending), karena sudah kebanyakan. Saat ini dicermati dulu kinerjanya,” kata Kiky.
Dalam upaya memberantas rentenir, OJK memiliki 482 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) yg tersebar di 34 provinsi dan 416 kabupaten/kota, yang juga meluncurkan generic model skema Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir atau (KPMR).
“Program ini (KPMR) dilatarbelakangi sang maraknya praktik penawaran kredit atau pembiayaan yg dilakukan sang entitas ilegal, misalnya rentenir & pinjaman online ilegal,” ujar Kiky.
Jangan lupa ikuti update warta lainnya & follow akun google news Medcom.id.
Posting Komentar